Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di sektor pemerintahan semakin marak. Sayangnya, banyak dari inovasi ini justru muncul dalam bentuk “latah digital”, di mana aplikasi dan sistem informasi dibuat tanpa perencanaan yang matang. Fenomena ini lebih didorong oleh semangat menjalankan proyek ketimbang memastikan kesiapan dan keberlanjutan sistem.
- Proyek Digital Tanpa Fondasi yang Kuat
Banyak aplikasi pemerintahan dikembangkan tanpa analisis kebutuhan yang jelas. Proyek sering kali didorong oleh tekanan untuk segera merealisasikan anggaran, bukan karena kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, begitu proyek selesai, aplikasi tersebut sering kali tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak mendapat dukungan pemeliharaan.
- Kurangnya Integrasi dan Interoperabilitas
Setiap instansi sering kali membangun sistemnya sendiri tanpa mempertimbangkan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ini menyebabkan duplikasi data, efisiensi yang rendah, dan kesulitan koordinasi antar lembaga. Seharusnya, pembangunan sistem digital di pemerintahan harus mengikuti arsitektur yang memungkinkan interoperabilitas antar sistem.
- Minimnya Uji Kelayakan dan User Experience
Banyak aplikasi yang diluncurkan tanpa melalui tahap uji kelayakan yang cukup. Akibatnya, sistem yang dihasilkan memiliki UI/UX yang buruk, sulit digunakan oleh ASN maupun masyarakat, dan akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Seharusnya, setiap pengembangan sistem harus melibatkan pengguna akhir sejak tahap awal.
- Siklus Proyek Berulang Tanpa Keberlanjutan
Setiap pergantian kepemimpinan atau pejabat sering kali membawa proyek digital baru, yang terkadang menggantikan sistem lama tanpa evaluasi yang memadai. Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran dan inkonsistensi dalam kebijakan digital pemerintahan.
- Jangan Jadikan Developer Kambing Hitam
Sering kali, ketika proyek digital pemerintah gagal atau menghadapi masalah teknis, pihak yang pertama disalahkan adalah para developer. Padahal, permasalahan utama sering kali berasal dari kurangnya perencanaan, spesifikasi yang berubah-ubah, atau ekspektasi yang tidak realistis dari pihak manajemen proyek. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk:
- Memberikan ruang bagi developer untuk berkontribusi sejak tahap perencanaan sehingga solusi yang dibuat lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan.
- Menghargai proses pengembangan perangkat lunak yang melibatkan analisis, pengujian, dan iterasi untuk menghasilkan produk berkualitas.
- Memastikan adanya komunikasi yang baik antara developer, manajemen, dan pengguna akhir agar solusi yang dibuat benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.
- Menyediakan dukungan dan pemeliharaan jangka panjang agar sistem yang dikembangkan tetap relevan dan berfungsi optimal.
Solusi: Membangun Sistem yang Berkelanjutan
Untuk mengatasi fenomena ini, perlu ada perubahan paradigma dalam pengadaan TI di sektor pemerintahan:
- Perencanaan yang Matang: Setiap proyek digital harus melalui studi kelayakan dan analisis kebutuhan yang mendalam.
- Penerapan Standar Interoperabilitas: Sistem yang dikembangkan harus bisa terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada.
- Pelibatan Pengguna Akhir: Pengguna harus dilibatkan sejak awal agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan.
- Kebijakan Berkelanjutan: Setiap proyek digital harus memiliki roadmap jangka panjang, bukan hanya sekadar proyek tahunan.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan, sektor pemerintahan dapat benar-benar memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan sekadar menjalankan proyek. Transformasi digital bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang dibuat, tetapi seberapa efektif dan bermanfaatnya teknologi yang diterapkan.
Dwi Yuniarto
